Istri Hamil, Anak Jadi Yatim: Publik Desak Usut Tuntas Tragedi Boni Marantika

Jawa Maraja Bahjambi,Simalungun.Tuntasnusantara.com – 26 September 2025
Kasus tragis yang menimpa Boni Marantika(41) pada Senin dini hari, 22 September 2025, terus menuai sorotan tajam. Keluarga korban bersama masyarakat sekitar Huta Korem mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu, siapa pun yang terlibat.


Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa memilukan itu terjadi sekitar pukul 02.00–03.30 WIB. Diduga kuat SR, seorang karyawan PKWT, dan AR, mandor panen, terlibat dalam peristiwa tersebut. Bahkan beredar kabar adanya aliran uang sebesar Rp500.000, baik secara langsung maupun melalui transfer via anak SR.

Kesaksian UM (14) di Bah Joga Huta 4 Bukit Bayu memperkuat kronologi peristiwa tersebut. Sementara itu, M. Pr (17) yang berada bersama korban saat kejadian berhasil menyelamatkan diri dari penyergapan. Beberapa warga yang berada di Warung Kolam pada 24 September 2025 sekitar pukul 13.46 WIB juga mendengar langsung peristiwa itu.

Namun hingga berita ini diturunkan, Pangulu Saor Manik dari Mekar Bahalat belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Sementara warga huta bukit bayu di Warung Kolam mengecam keras dugaan keterlibatan oknum PKWT dan mendesak kasus ini diusut secara terang benderang.

Suasana haru menyelimuti rumah duka. Esti, istri korban, yang kini tengah hamil dan harus menghidupi dua anaknya, tak kuasa menahan kesedihan. Ia didampingi oleh pamannya, Suparjo, dan Agustino, Kepala Lingkungan Huta Korem. Suparjo menegaskan, keluarga menuntut keadilan atas nasib tragis yang menimpa Boni.

“Kepedihan Esti kini berlipat ganda. Suaminya tewas akibat tindakan keji yang diduga dilakukan oknum karyawan PKWT, sementara ia harus tetap berdiri untuk kedua anaknya dan janin yang sedang dikandungnya. Kami menuntut agar kasus ini benar-benar diusut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Suparjo, Rabu 24 September 2025.

Keluarga korban bersama masyarakat menegaskan, APH harus bekerja cepat, transparan, dan berkeadilan. Tuntutan mereka sederhana namun tegas: pelaku harus dihukum seberat-beratnya, tanpa kompromi.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat hukum di Simalungun. Publik kini menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji, untuk memastikan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

DS – Tim