Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli Berkunjung Ke Sumbar

Sumbar – Tuntasnusantara.com
Firman Jaya Daeli Tokoh Nasional asal Nias yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia yang juga mantan Komisi Politik & Hukum DPR-RI – bertemu dan berdiskusi bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhibuddin, S.H., M.H. Jaksa Agung RI Prof. Dr. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.H. telah mengangkat Muhibuddin, S.H., M.H. menjadi Kajati Sumut menggantikan Dr. Harli Siregar, S.H., M.H. Pertemuan diskusi berlangsung pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2026, di ruang kerja Kajati, kantor Kejati, di Padang, Provinsi Sumbar.



Kajati Sumbar Muhibuddin,S.H., M.H. adalah salah seorang Pejabat Struktural Kejaksaan RI dengan jabatan setara dengan Bintang Dua. Kepemimpinan yang berlatar belakang sebagai Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara. Sebelumnya pernah menjadi Wakil Kajati Provinsi Aceh dan Pelaksana Tugas Kajati Aceh ; menjadi menjadi Direktur Pelanggaran HAM Berat pada JAM Pidsus Kejaksaaan Agung ; menjadi Kajati Sumbar ; kini menjadi Kajati Sumut. Pernah juga menjadi Penyidik, Penuntut, dan Pejabat Struktural KPK-RI dan Atase Hukum Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Saudi Arabia.



Firman Jaya Daeli yang juga mantan Tim Perumus UU Kejaksaan, Kepolisian, UU Kehakiman, UU Pertahanan Negara, UU MA, UU MK, UU KY, UU Pemerintahan Daerah, UU KPK – berpendapat bahwa bobot kepemimpinan dan kualitas kinerja Kajati Sumbar Muhibuddin, S.H., M.H. berlandaskan pada pengalaman dan kematangan yang memadai dan mumpuni. Kualitas kepemimpinan yang berbasis pada bobot kepribadian yang seekosistem dan seatmosfir dengan Pembangunan Negara Hukum dan Supremasi Hukum. Lalu dengan tugas dan tanggungjawab penegakan hukum dan keadilan yang berkemanusiaan dan berkerakyatan.


Sebuah figur kepemimpinan yang menumbuhkan dan mengukuhkan Pembangunan dan Pemajuan Daerah dengan berbasis Hukum dan Keadilan yang berkualitas. Penegakan Hukum dan Keadilan dalam konteks Negara Demokratis Konstitusional, Pembangunan Daerah dan Kawasan, Pertumbuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Masyarakat, dan Bangsa.

MRZ