Padang – tuntasnusantara.com
Tepat di hari kemerdekaan 17 Agustus 2024, tiga orang aktivis hukum memutuskan mendirikan sebuah lembaga yang sederhana namanya, tapi besar cita-citanya: Lembaga Bantuan Hukum Lugas Patriot Indonesia.
Dua tahun kemudian, nama itu kini sudah tidak asing lagi, dari gang sempit di pusat kota hingga desa-desa di pinggiran, warga mulai tahu kemana harus pergi saat haknya diinjak.
Lahir dari Kegelisahan, Tumbuh karena Kebutuhan
Para pendiri LBH Lugas Patriot yaitu “Tomy Ade Zai sebagai ketua, Marinus Zega sebagai Sekretaris dan Hetili Zalukhu Sebagai Bendahara yang kini juga langsung diangkat menjadi pengurus dengan posisi struktur organisasi Tomy Ade sebagai Direktur, Hetili Zalukhu sebagai Wakil Direktur dan Marinus Zega sebagai Sekretaris Jenderal, mereka bertiga bukan orang baru di dunia advokasi. Sebelumnya mereka aktif mendampingi para buruh, mahasiswa, dan warga terdampak masalah huku. Kegelisahan yang sama mempertemukan mereka: prosedur hukum yang rumit, biaya mahal, dan informasi yang tidak sampai ke masyarakat bawah.
“Kami melihat banyak orang kalah bukan karena salah, tapi karena tidak tahu harus mengadu ke mana. Dari situlah kata ‘Lugas’ muncul. Bekerja to the point. Dan ‘Patriot’ karena kami ingin membela negeri ini dari ketidakadilan sekecil apa pun,” kata salah satu pendiri saat bincang di sekretariat LBH. 15/9/2026.
Tanggal 17 Agustus dipilih bukan tanpa alasan. Bagi mereka, kemerdekaan belum utuh jika warga masih takut bersuara karena lemah secara hukum dan ekonomi.
Dari 3 Orang, Menjadi Puluhan Kasus
Awal berdiri, kantor hanya tiga penghuni dan ditambah semangat. Kini tim LBH Lugas Patriot sudah berkembang, Ada pengacara, paralegal, hingga relawan mahasiswa hukum.
Data internal LBH mencatat, sepanjang 2024-2026 lembaga ini telah menangani lebih dari 20 kasus. Kasus yang paling banyak masuk:
1. Sengketa ketenagakerjaan – PHK sepihak dan upah tidak dibayar
2. Sengketa tanah dan waris – yang sering menyeret keluarga dalam konflik panjang
3. KDRT dan perlindungan perempuan dan anak
4. Pendampingan UMKM – terkait perjanjian usaha dan pinjaman online ilegal
5. Pendampingan kasus Laka Lantas yang sering menjadi rutinitas.
Yang membedakan, semua layanan dasar adalah tidak dipungut biaya. Untuk kasus yang butuh proses panjang, LBH menerapkan skema gotong royong dan mencari dukungan pro bono.
Turun ke Bawah, Bukan Menunggu di Kantor
Strategi Lugas Patriot bukan hanya menunggu klien datang. Setiap bulan mereka menggelar advokasi baik door to door begitu juga Tim yang selalu ajak warga diskusi sana sini.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Perjalanan dua tahun tentu tidak mulus. Keterbatasan dana, stigma “LBH itu untuk demo”, hingga tekanan saat mendampingi kasus sensitif pernah dihadapi. Tapi bagi para pendiri, itu bagian dari ujian.
Ke depan, LBH Lugas Patriot menargetkan 3 hal: membuka cabang di beberapa kabupaten lain di Sumatera Barat, dan bahkan di berbagai provinsi di wilayah Negara Indonesia, menyelenggarakan Sekolah calon paralegal, dan membangun pusat data kasus untuk advokasi kebijakan.
“Kami tidak ingin jadi lembaga terbesar. Kami ingin jadi lembaga yang paling bisa dipercaya. Kalau masyarakat sudah berani bicara karena ada yang mendampingi, itu kemenangan kami,” tutup salah satu pendiri.
Dua tahun. Dari tiga orang, menjadi harapan banyak orang. Di hari kemerdekaan itulah Lugas Patriot lahir. Dan hari ini, semangat kemerdekaan itu mereka teruskan: memerdekakan warga dari rasa takut terhadap hukum.
Staf Redaksi
