Seorang Janda Kesal Setelah Tau Namanya di Hapus Dalam Daftar Penerima Bansos Oleh Sekretaris Lurah Pelalawan Timur,Sangat Terkesan

Pelalawan – Tuntasnusantara.com
Polemik pelayanan publik di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, kini memasuki babak baru yang lebih serius. Setelah mencuat dugaan sikap tidak berempati dari Sekretaris Lurah terhadap warga lansia penerima bantuan sosial, kini Ketua RT 02 RW 14 justru mengaku mengalami tekanan dan dugaan intimidasi dari pihak luar.

Situasi semakin memanas ketika Ketua RT mengaku merasa tidak nyaman dan tertekan setelah munculnya pesan bernada intimidatif dari seseorang yang mengaku bernama Rismon Simarmata melalui WhatsApp. Dalam pesan tersebut, pengirim secara terang-terangan mencoba mempengaruhi arah pemberitaan serta menyarankan agar narasi dibuat lebih “keras” dan menghilangkan kata “diduga”, yang merupakan bagian penting dalam kaidah jurnalistik untuk menjaga objektivitas.

Tidak hanya itu, isi pesan juga mengandung nada ancaman terselubung. Pengirim menyatakan bahwa persoalan ini tidak akan berhenti pada pemberitaan semata, bahkan menyebut kemungkinan adanya konsekuensi serius hingga kehilangan pekerjaan bagi pihak-pihak yang dianggap berseberangan. Pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya upaya intervensi dan tekanan terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk Ketua RT sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat bawah.

“Hallo Pak Rt, Kenalkan Brooo, Saya Rismon Simarmata. Juppa di dia majo hita Lae. Songon Na tabo jo mangopi hita. Molo direspon hira na adong Bobot ni Barita ni Lae i,ai itadda Lae do ra Au ate……alai Molo boi angkat majo agaa kerasss unang Adong kata”diduga” terlalu Lemah LaeQ,” tulis Rismon kepada Ketua RT dalam bahasa daerah.

Lanjutnya, “Akan Saya Usahakan Pertempuran ini Bukan Berahir di Seputaran Pemberitaan tp akan Kehilangan Lapangan Kerja Yg Kontra Diktip dgn Jabatan Publict kawan. Kita Tunggu Episide berikut. Tulisnya pada Kamis, 19 Februari 2026.

Tak berhenti di situ, RS kembali mengirimkan pesan lanjutan dengan nada yang semakin menekan dan bernuansa ancaman.

“Semua Data data Sudah saya Kumpulkan dan Saya akan Laporkan Kepada Ketua Jurnalis Kab.pelalawan dan prop Riau dab Khusus PWI, anda Wajib hadapi Saya, krn anda Sudah mulai ronde Pertama. Saya Saat Ini Mengumpulkan data2 dan besok akan saya Wawancara wargaMu apa TindakanMu dan Apa PerbiatanMu selamaa anda Jadi RT,” tegasnya.

Bahkan, pesan berikutnya kembali menegaskan sikap konfrontatif yang berpotensi menciptakan tekanan psikologis terhadap Ketua RT.

“Bukti klu anda Sudah Baca, tp siapkan lah Data Kebenaran Mu sejauh mana kita akan Tempur Sesuai UU negara Yg Berlaku. Saya Sudah Siap Data Saya… Selamat Bertempur Pak RT. Saya tau anda semua Baca Apa Yg saya WA.

“Si Marlon Sudah mengajak saya Duduk Bersama, tapi Saya Masih Kumpulkan data2 sehingga Saya Dan Istri Sebagaii Yg Anda Hilight di Media, akan Berkelanjutan Sesuai UU jurnalis IT saat Ini Yg berlaku Ter Update dari Kementeian Informasi dan Digital,” ucap Rismon.

Andohar Sinaga, selaku Ketua RT setempat, menilai rangkaian pesan tersebut sudah melewati batas kewajaran dan mengarah pada bentuk intimidasi terhadap kebebasan menyampaikan informasi serta menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu warga sesuai prosedur, bukan untuk menjadi sasaran tekanan atau ancaman dari pihak mana pun.

Ironisnya, dalam rangkaian komunikasi tersebut, Rismon juga mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp100.000 ke rek VA seseorang. Tindakan ini justru semakin memperkeruh situasi dan menimbulkan pertanyaan besar terkait motif di balik pengiriman uang tersebut, apakah sebagai bentuk tekanan, upaya mempengaruhi, atau bentuk lain yang tidak dapat dibenarkan dalam konteks pelayanan publik dan independensi informasi.

“Saya merasa tidak nyaman, dengan adanya Chat melalui WA  orang tak di kenal, berikut adalah chat WA yg masuk ke  nmr pribadi, saya lampirkan semua WA nya pak,” ungkapnya kepada awak media. Rabu (25/3/2026).

Peristiwa ini semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan publik di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. intimidasi terhadap aparatur di tingkat RT, maka hal ini tidak hanya mencederai etika birokrasi, tetapi juga mengancam prinsip transparansi, profesionalitas, dan keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia.

Sampai saat ini, Lurah Pangkalan Kerinci Timur, Ridho Afalda, S.STP, M.Si, belum memberikan tanggapannya setelah media ini melakukan konfirmasi klarifikasi.

Ketua RT pun berharap agar pemerintah daerah serta aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti dugaan intimidasi ini secara serius. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintahan di tingkat paling dasar.

Media ini juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Rismon Simarmata terkait isi pesan dan dugaan intimidasi tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang belum memberikan tanggapan atau respon atas permintaan klarifikasi yang telah disampaikan.

Editor : JZ/ Red