Ketua DPW JPKP Sumut Mendesak Ketum JPKP Sampaikan Langsung Kepada Presiden Prabowo: Bencana di Tapteng, Sibolga, dan Humbahas Harus Ditetapkan Menjadi Bencana Nasional.

Humbahas II Tuntasnusantara.com
Situasi darurat akibat banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Sibolga, dan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) semakin memburuk. Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumatera Utara mendesak Ketua Umum JPKP agar segera melakukan komunikasi langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto, agar bencana besar ini segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional.Minggu 30/11/2025.

Krisis Pangan Memicu Kekacauan
Ketua JPKP Sumut mengungkapkan bahwa rasa takut masyarakat kini bukan lagi sebatas terhadap ancaman longsor dan banjir susulan, tetapi terhadap kekurangan bahan makanan yang semakin mengancam keselamatan mereka.
“Karena rasa takut mereka bukan lagi masalah longsor dan banjir. Namun terkait bahan makanan yang sampai saat ini sudah tidak ada lagi.”

Ketiadaan logistik di sejumlah titik membuat situasi sosial semakin tidak terkendali.
“Justru mereka di sana sudah sampai terjadi saling jarah-menjarah akibat kelaparan yang menuntut.”
Ketua JPKP Sibolga: Pemko Sibolga Seolah Tidak Mau Tahu Penderitaan Warganya
Menurut Ketua JPKP Sibolga, Bona Sirait, pemerintah kota dinilai belum menunjukkan kepedulian yang memadai terhadap rakyat terdampak.

“Saat ini Pemko Sibolga tidak mau tahu tentang penderitaan rakyatnya.”
Ungkapan itu membuat jajaran pengurus JPKP Sumatera Utara terpukul.
“Kami pengurus JPKP Sumatera Utara tersentak dan merenung mendengarnya. Andai kami ada di sana…? Sungguh miris…”
DPW JPKP Sumatera Utara Mulai Menyalurkan Bantuan
Di tengah keterbatasan, DPW JPKP Sumatera Utara telah bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi para korban bencana.

“DPW JPKP Sumatera Utara sudah bergerak mengantarkan bantuan berupa logistik bahan sembako dan pakaian untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak di Tapteng dan Sibolga.”
Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang sudah berhari-hari hidup dalam kekurangan.
Memohon Langsung Kepada Presiden dan Wakil Presiden
Melihat kondisi yang semakin kritis, DPW JPKP Sumut memohon kepada Ketum JPKP, Maret Samuel Sueken, untuk segera menyampaikan kondisi di lapangan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agar bencana yang melanda wilayah Sumatera Utara segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional.

“Kami berharap pemerintah pusat turun tangan penuh. Ini bukan lagi sekadar bencana daerah, tetapi sudah menjadi bencana kemanusiaan yang membutuhkan perhatian nasional.”

(MEND)