Realisasi Dana Desa Bawololomatua Diduga Tak Sesuai, Kades Dikonfirmasi

Nias Selatan – Sumatera Utara | Tuntasnusantara.com
Pengelolaan Dana Desa di Desa Bawololomatua menjadi perhatian setelah muncul dugaan adanya ketidaksesuaian antara laporan realisasi anggaran yang tercantum dalam dokumen pemerintah desa dengan kondisi atau realisasi kegiatan yang ditemukan di lapangan.

Dugaan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran desa, khususnya terkait program, kegiatan, volume pekerjaan, nilai anggaran, serta hasil pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.

Atas informasi tersebut, diperlukan konfirmasi kepada Pemerintah Desa Bawololomatua, khususnya Kepala Desa, untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dan kondisi faktual di lapangan.

Konfirmasi tersebut penting untuk memastikan informasi mengenai realisasi Dana Desa disampaikan secara berimbang serta berdasarkan data yang dapat diverifikasi.

“Apakah benar seluruh kegiatan yang tercantum dalam laporan realisasi APBDes/Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang ditetapkan?”

Pemerintah Desa Bawololomatua juga diminta memberikan penjelasan terkait adanya dugaan perbedaan antara laporan realisasi anggaran dengan kondisi fisik atau realisasi kegiatan di lapangan.

“Bagaimana penjelasan Pemerintah Desa terkait adanya dugaan perbedaan antara laporan realisasi anggaran dengan kondisi fisik atau realisasi kegiatan di lapangan?”

Apabila terdapat kegiatan yang belum selesai, mengalami perubahan volume, perubahan lokasi, atau tidak terlaksana sebagaimana perencanaan, masyarakat juga perlu mengetahui alasan serta dasar hukum atas perubahan tersebut.

“Apabila terdapat kegiatan yang belum selesai, berubah volume, berubah lokasi, atau tidak terlaksana sebagaimana perencanaan, apa alasan dan dasar hukumnya?”

Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dokumen pendukung penggunaan anggaran juga menjadi bagian penting untuk diklarifikasi.

Dokumen tersebut antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), APBDes, laporan realisasi, dokumentasi kegiatan, serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.

“Apakah seluruh dokumen pendukung penggunaan anggaran, seperti RAB, APBDes, laporan realisasi, dokumentasi kegiatan, serta dokumen pertanggungjawaban lainnya, dapat diperlihatkan atau diakses masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?”

Keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Bawololomatua.

Pemerintah Desa Bawololomatua juga diminta memberikan klarifikasi secara terbuka atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Apakah Pemerintah Desa bersedia memberikan klarifikasi dan membuka informasi terkait penggunaan Dana Desa tersebut kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?”

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana ataupun menyatakan pihak tertentu bersalah. Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta verifikasi terhadap kondisi di lapangan oleh pihak yang berwenang.

Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari lembaga yang memiliki kewenangan.

Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, Pemerintah Desa juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas setiap informasi atau dugaan yang disampaikan.

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat mendorong kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan setiap program pembangunan desa berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Apabila setelah dilakukan klarifikasi ditemukan adanya perbedaan yang belum dapat dijelaskan, masyarakat dapat meminta pemeriksaan kepada pihak yang berwenang, seperti Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, sesuai kewenangan pengawasan yang dimilikinya.

Prinsip yang harus dikedepankan adalah transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, praduga tak bersalah, serta penyampaian informasi berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan

Dengan demikian, setiap dugaan ketidaksesuaian realisasi Dana Desa Bawololomatua perlu ditempatkan sebagai informasi yang masih membutuhkan klarifikasi dan verifikasi. Ruang penjelasan bagi Pemerintah Desa tetap terbuka agar pemberitaan dapat memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

Konfirmasi kepada Kepala Desa Bawololomatua telah dilakukan terkait data Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan atau penjelasan resmi.

Jurnalis : Tim
Editor : Redaksi